Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (7), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:

  1. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
  2. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

 

  1. pembangkitan tenaga listrik;
  2. transmisi tenaga listrik;
  3. distribusi tenaga listrik; dan/atau
  4. penjualan tenaga listrik.

Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Sedangkan Usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh:

  • Menteri untuk badan usaha yang:
  1. wilayah usahanya lintas provinsi;
  2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
  3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.
  • Gubernur untuk badan usaha yang:
  1. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan
  2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur.
  • Bupati/walikota untuk badan usaha yang:
  1. wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; dan
  2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh bupati/walikota.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:

  • pembangkitan tenaga listrik;
  • pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
  • pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Izin Operasi

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi yang diberikan oleh:

  • Menteri untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
  • Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
  • Bupati/walikota untuk yang fasilitas instalasinya mencakup dalam kabupaten/kota.

Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

Lebih jauh Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  • Harga jual tenaga listrik
  • Sewa jaringan tenaga listrik
  • Tarif tenaga listrik
  • Keteknikan
  • Pembinaan dan pengawasan
  • Sanksi administratif

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga ListrikĀ  dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut.

About ariefsullivan

saya adalah saya

Posted on Februari 21, 2012, in Electric World. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: